Undip Bahas Negara Pancasila sebagai Negara Paripurna

bahas-negara-pancasila

Undip Bahas Negara Pancasila sebagai Negara Paripurna

Category : Beranda , Berita , Events

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan ideologi yang membentuk negara paripurna. Hal ini disampaikan oleh Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama dalam keynote speech-nya pada Seminar Nasional Negara
Pancasila Negara Paripurna di gedung ICT Undip Tembalang, Rabu (24/5). Dalam seminar yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa dari berbagai kampus di Semarang ini, Prof. Yos menilai bahwa Pancasila dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang paripurna, hal ini dapat dilihat dari Tiga aspek yakni Kesejarahan, Rasionalitas dan kondisi maasa kini.

“Sejarah membuktikan berbagai bentuk negara dan dasar negara lainnya telah menunjukkan kegagalan. Negara akan kuat apabila didukung oleh ideologi yang dipercayai rakyatnya mampu membawa kepada tujuan bernegara, negara pancasila dipilih sebagai suatu hasil perenungan pendiri negara kita dari banyak pilihan” ujarnya.
“Negara Pancasila adalah pilihan yang disusun dengan mengedepankan rasionalitas dihadapkan dengan kondisi riil Indonesia dulu, sekarang dan tantangan masa yang akan datang. Pilihan Rakyat Indonesia untuk memilih negara Pancasila dapat diterima secara rasional sebagai pilihan terbaik,” imbuh Rektor Undip yang juga Guru Besar Hukum Acara Tata Usaha Negara.

“Melihat dari kondisi saat ini maka negara Pancasila telah membuktikan diri sebagai konsep negara yang paling ideal karena tidak hanya masalah hubungan vertikal tetapi juga horizontal. Indonesia bukan negara Agama tapi juga bukan negara sekuler. “Undip sendiri tidak mentolelir berkembangnya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Kebhinekaan dalam kehidupan kampus,” tandasnya.
Pakar Hukum Tata Negara Undip Prof. Retno Saraswati mengatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sementara itu, pakar Antropologi Undip Prof. Mudjahirin Thohir mengemukakan bahwa Agama mestinya sebagai sumber untuk peningkatan peradaban, bukan sebagai identitas kelompok sosial, sehingga kehadiran agama yang berbeda-beda, tidak dimaknai sebagai ancaman antar kelompok keagamaan itu sendiri.

“Kehadiran agama-agama yang berbeda-beda itu mestinya mengintegrasikan, bukan malah dijadikan arena pengukuhan segregasi sosial dan kekerasan.Agama bisa meneguhkan nilai-nilai pancasila ketika agama dimaknai oleh pemeluknya sebagai sumber peradaban dalam masyarakat plural seperti Indonesia,” ujarnya.

Download materi terkait :


Statistik

News