Indonesia Mendesak Perlu Segera Reformasi Regulasi

Indonesia Mendesak Perlu Segera Reformasi Regulasi

Category : Beranda , Berita , Info Kampus

Sebagai komponen utama di dalam kegiatan penyelenggaraan negara, kualitas dan kuantitas regulasi harus dikelola dengan baik supaya mampu menghasilkan regulasi yang sederhana dan tertib. Sederhana dimaknai regulasi jumlahnya proporsional, mudah dipahami, dan dipatuhi. Sedangkan tertib maksudnya bahwa regulasi dibentuk dengan memperhatikan kaidah-kaidah sistem regulasi yang berlaku. Demikian dikatakan pakar hukum tata negara Undip, Dr.Lyta Tysta dalam Orasi Ilmiahnya berjudul “Aspek Penting Reformasi Regulasi (Perspektif Pembentukan Peraturan Perundangan–undangan)” yang disampaikan dalam rangka Dies Ke-61 Fakultas Hukum Undip, Selasa (9/1).

Dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, diharapkan terwujud Sistem Regulasi Nasional yang sederhana dan tertib sehingga mampu mendukung berfungsinya regulasi secara efektif efisien serta mampu meningkatkan daya saing di bidang perekonomian. Sebaliknya, kegagalan menjaga Sistem Regulasi Nasional berdampak pada turunnya kualitas regulasi serta tidak terkendalinya kuantitas regulasi. Padahal, buruknya kualitas dan tidak terkendalinya kuantitas regulasi berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi regulasi. “Harus diakui kualitas regulasi kita masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Berdasarkan data-data yang saya paparkan tadi, betapa tidak menyenangkan kondisi peraturan perundangan kita yaitu over regulated, ego sektoral, tidak harmonis, tidak konsisten, dan saling tumpang tindih.” terang Lyta dengan penuh nada gemas.

Berdasarkan alasan itulah Lyta mendorong pemerintah perlu segera melakukan reformasi regulasi. Tujuan dari deregulasi ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, menyederhanakan prosedur perizinan termasuk sektor bisnis sehingga dapat meningkatkan daya saing. Reformasi regulasi juga dimaksudkan untuk menutup ruang-ruang kepatuhan semu dan potensi korupsi. Di negara-negara berkembang, bahkan di negara yang sudah maju sekalipun, reformasi regulasi sudah menjadi kebutuhan bahkan cenderung menjadi tradisi. “Kita bisa lihat Korea Selatan, negara ini secara ajaib telah mampu mentransformasi diri setelah Presiden Kim Dae-jung melakukan reformasi menyeluruh hingga mampu mengubah wajah bangsanya mampu bersaing dengan negara negara maju lainnya” imbuh Lyta, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Assosiasi Pengajar HTN-HAN Wilayah Jateng.

Di akhir paparannya, Lyta merekomendasikan segera dilakukan pembentukan Komite Reformasi Regulasi untuk melakukan reformasi regulasi, yang kewenangannya mencakup evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah; merumuskan kebijakan reformasi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka membentuk politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan serta perlunya penguatan kelembagaan serta hubungan antar lembaga, meliputi revitalisasi fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Undip, Prof. Beny Riyanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk mendukung visi Universitas Diponegoro sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional, Fakultas Hukum saat ini sudah memiliki journal internasional yaitu Diponegoro Law Review yang terbit pada awal tahun 2017 dan dalam waktu dekat akan segera dibuka kelas internasional. “klas internasional ini sudah kita format jauh-jauh hari, termasuk sarana prasarana, pelayanan, kurikulum dan para dosen pengajarnya” terang guru besar hukum acara perdata, itu. (ND)


Statistik

 
NEWS