Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan workshop program kerja Pokja Land Subsidence 2020 di Semarang pada hari Rabu (9-9-2020) untuk menangani permasalahan penurunan tanah di wilayah Jawa Tengah. Kawasan pantai utara Jawa Tengah memiliki permasalahan laju penurunan tanah (land subsidence) yang cukup parah. Hal ini terjadi terutama di Pekalongan, Semarang, dan Demak.

Workshop ini dipimpin oleh Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kus Prisetiahadi yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan untuk membahas program kerja Pokja Land Subsidence. Turut hadir dalam workshop ini Walikota Pekalongan, Sekda Semarang, perwakilan Bupati Demak, dan peserta dari ITB, Undip, BNPB, serta Bappenas.

“Pada RPJMN 2020-2024, Pantura menjadi prioritas dalam penanganan penurunan muka tanah. Kita membutuhkan kerjasama dari seluruh stakeholders untuk menentukan tindakan ke depan agar penanganan ini dapat maksimal,” tutur Asdep. Penurunan muka tanah di pantai utara Jawa Tengah disebabkan paling banyak karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Tindakan yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah membatasi atau menghentikan pengambilan air tanah dan meningkatkan pelayanan PDAM di pesisir.

Pada hari Kamis (10-9-2020) diadakan kunjungan ke pesisir Pekalongan dan Semarang untuk meninjau langsung daerah yang terdampak penurunan muka tanah. Esoknya, hari Jumat (11-9-2020) dilaksanakan diskusi yang membahas road map mitigasi dan adaptasi penurunan tanah yang dijabarkan ke dalam aksi turunan yang dapat dilakukan seluruh stakeholders terkait. Center for ICZM Undip ikut berpartisipasi dari workshop hari Rabu hingga diskusi di hari Jumat untuk turut memberikan rekomendasi bagi pokja ini.

Perwakilan dari Center for ICZM Undip yang hadir dalam workshop ini, Dr Muhammad Helmi mengatakan, “Land subsidence ini adalah masalah yang kompleks. Yang sudah dilakukan pemerintah daerah saat ini masih dalam jangka pendek, yaitu baru ke penanganan banjir saja dan belum fokus pada masalah land subsidence. Untuk penanganan land subsidence perlu skenario jangka panjang.”

Wakil Ketua Center for ICZM Undip Priyo Nugroho,M.Eng ikut menambahkan, “Skenario yang dapat dilakukan yaitu fokus mengurangi pemakaian Air Bawah Tanah (ABT), menambah cadangan ABT, dan memfungsikan kembali sungai-sungai yang ada agar dapat digunakan sebagai cadangan air.”