Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dan IAPA (Indonesian Asscociation for Public Administration) atau yang disebut sebagai Asosiasi Ilmu Administrasi Negara/Publik Indonesia menggelar sosialisasi Netralitas ASN yang dikemas secara webinar dengan tema “ Membangun Meritokrasi dan Demokrasi Indonesia” bertempat di auditorium Fisip Undip, Jum’at ( 20/11). Hadir dalam acara tersebut Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama, Dekan Fisip Dr. Hadi Wasono, dan lebih dari 300 partisipan dari kalangan pemprov, pemkot, dan pemda di Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Rektor Undip Prof. Dr.Yos Johan Utama,SH.,M.Hum. mengatakan bahwa pola-pola kampanye pada tahun ini akan jauh berbeda dikarenakan pandemi covid-19. ASN dituntut berkomitmen pada negara dengan adanya undang-undang dan peraturan yang telah memayungi ASN saat ini berkaitan dengan netralitas dalam berpolitik. Prof. Yos mengungkapkan bahwa meritokrasi yang kuat, akuntabel, dan obyektif merupakan kunci untuk mencegah keterlibatan ASN bergerak dalam politik.

“Netralitas tidak hanya dalam masa kampanye saja, tetapi sikap netralitas ASN harus sejak awal ditanamkan saat baru dilantik agar tidak ada indikasi keikutsertaan dalam berkampanye” ungkap Rektor.

Sementara dari DPP IAPA Drs. Muh Aziz Muslim,M.Si. mengatakan bahwa seminar ini diadakan beberapa kali di berbagai daerah kerjasama antara Komisi Aparatur Sipil Negara dan IAPA sebagai wujud netralitas ASN. Netralitas seorang ASN perlu dikawal tidak hanya dalam pilkada. Komitmen netralitas ASN harus menjadi pemahaman semua pihak dari ranah politik. Semoga ASN dapat menjadi pegawai yang amanah bagi nusa dan bangsa” harap Aziz.

Adapun sambutan Gubernur Jateng yang diwakili Plh. Sekda Jateng Ir. Dyah Lukisari M.Si menyampaikan bahwa pilkada yang berkualitas merupakan modal dari kehidupan demokrasi yang baik dalam kehidupan bernusa dan bernegara dengan netralitas dari ASN. ASN dianggap sebagai sorotan yang harus netral karena dengan jumlah yang besar dapat menjadi pendukung dari salah satu petahana politik. Dyah mengungkapkan bahwa ASN saat ini telah dipayungi oleh regulasi-regulasi yang baik untuk mengikatkan diri pada kode etik ASN untuk loyal mengabdi kepada masyarakat dan pemerintah tanpa harus melihat referensi politik pada dirinya.

DOWNLOAD : Flyer Webinar Nasional Netralitas ASN