SEMARANG – Pakar dari Universitas Diponegoro (UNDIP) berkolaborasi dengan Lincoln Institute of Land Policy yang berbasis di Massachusetts, Amerika Serikat dan Radboud University, Nijmegen, Belanda menginisiasi pengembangan investasi di KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) Kepulauan Riau (Kepri). Kolaborasi internasional yang  yang melibatkan pakar mancanegara itu mendapat dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Wakil Direktur Kerjasama Riset Undip, Dr.-Ing. Wisnu Pradoto, ST. MT, mengatakan hal itu, Kamis(18/3/2021). Menurut Wisnu, Tim yang dipimpinnya akan menyusun “Strategi Percepatan Investasi dan Pengembangan Wilayah di Kepulauan Riau”. “Adapun fokus kegiatannya adalah Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Batam, Bintan dan Karimun,” kata Wisnu Pradoto yang juga menjadi pengajar di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Undip.

Pilihan untuk fokus di Batam, Bintan dan Karimun melalui inovasi pembiayaan infrastruktur, kata dia, dilakukan untuk mendukung pengembangan industri berbasis sumberdaya maritim dan pariwisata unggulan dunia. Wilayah Riau Kepulauan perlu dikembangkan menjadi kawasan ekonomi global, mengingat potensi global value chain dan posisinya yang sangat strategis dalam konteks geoekonomi maupun politik dan pertahanan. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan pusat ekonomi baru di penjuru barat Indonesia. Kerjasama dengan Singapura dan Malaysia akan diarahkan untuk membangun keunggulan inovasi. Di samping itu, keterlibatan negara tetangga sekaligus juga dimaksudkan untuk menarik minat asing untuk berinvestasi di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

Wisnu Pradoto mengungkapkan, program kerja sama yang dilakukan untuk jangka waktu 3 tahun (2021-2024) selain berupaya untuk membangun model pengembangan wilayah juga untuk mengaplikasikan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur non-konvensional untuk mendukung kesiapan wilayah. Pengembangan industri berbasis sumberdaya maritim diharapkan akan menjadi keunggulan komparatif bagi Kepulauan Riau. Selain penyusunan konsep dan strategi  pembangunan, program kerjasama ini juga akan diisi dengan kegiatan pelatihan dan ekseku manajemen lahan dan penerapan Land Value Capturing untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang akan berlangsung selama 4 tahun berturut-turut (2021-2024). Training akan dilakukan di Belanda dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintah dan pusat penelitian.

Sebagai awalan, pada awal November 2020 yang lalu telah dilaksanakan Diseminasi dan Workshop tentang Strategi Pembiayaan Infrastruktur di Semarang, yang diikuti oleh pengurus Badan Pengelola Batam, Bintan, Karimun, Tanjungpinang serta beberapa pejabat Dewan Kawasan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.