Strategi komunikasi yang tepat turut menentukan proses pembangunan. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) memfokuskan pada perubahan perilaku individu atau penguatan, perubahan norma sosial, pendidikan masyarakat dan komunikasi untuk memberdayakan masyarakat. Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Prof Bambang Waluyo Hadi Eko Prasetiyono, dalam menerapkan strategi KIE dibutuhkan pelibatan masyarakat dan inisiasi dari penyuluh pertanian dalam merumuskan program pemberdayaan masyarakat dimulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini disampaikan dalam acara webinar “Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan”, Program Studi S2 Agribisnis, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021. Acara Kuliah umum ini menghadirkan dua narasumber, yaitu: Dr.Idha Widi Arsanti, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian dan Subejo, Ph.D., Kaprodi S3 Penyuluhan & Komunikasi Pembangunan (PKP) Sekolah Pascasarjana UGM. Ketua PS S2 Agribisnis FPP UNDIP, Dr. Ir. Mukson, MS., menambahkan konsep dan desain Information, Education and Communication (IEC) telah diterapkan dalam bidang penyuluhan pertanian.

Narasumber Subejo, PhD., menekankan pada strategi penerapan KIE dimana penyuluh pertanian memiliki peran yang semakin strategis dan signifikan dalam menentukan keberhasilan proses pembangunan, tidak hanya berperan dalam transfer informasi namun “meyakinkan” dan menjamin terjadinya perubahan sikap yang positif dan melakukan perilaku yang diinginkan (desirable changes). Pentingnya Strategi Adaptasi Masyarakat dalam Pemanfataan Media Digital dengan mengutamakan kemampuan literasi Digital (kemampuan mengakses, mengumpulkan, memilih, memilah, mengunakan, menyebarkan informasi dengan benar). Narasumber kedua, Dr.Idha Widi Arsanti, menitikberatkan pada implementasi KIE dalam program KOSTRATANI (Komando Strategis Pembangunan Pertanian). Program nasional ini adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi dengan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan IT dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Pada bagian akhir pelaksanaan webinar menyimpulkan perlunya digitalisasi informasi pertanian dengan perbaikan infrastuktur, dukungan sumber daya, dan networking antar stakeholder, sehingga mampu meningkatkan program pertanian kita, dengan dukungan lingkungan sosial dan kebijakan serta adaptif dengan perkembangan teknologi.(Siwi ed. Utami)

 

Share this :