Semarang, Jawa Tengah (17/9). Bank Dunia dalam laporannya menyatakan Indonesia kembali turun kelas menjadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah (lower middle income country). Setelah sebelumnya Indonesia pada tahun 2019 berhasil naik status menjadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Atas (upper middle income country).

Bank Dunia dalam laporannya yang diperbaharui setiap bulan Juli mengungkapkan bahwa penurunan status Indonesia terjadi karena menurunnya Pendapatan Nasional Bruto per kapita pada tahun 2020. Pada tahun 2019, Pendapatan Nasional Bruto per kapita Indonesia sebesar US$4.050, turun menjadi US$3.870 pada tahun 2020. Fakta ini tentunya menjadi tantangan yang besar bagi Indonesia.

Untuk merespon fakta tersebut, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (UNDIP) bekerjasama dengan Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), menggelar Webinar melalui platform Zoom meeting pada Rabu (15/09) pukul 09.00 WIB.

Webinar yang mengambil tema “Pekerjaan Kelas Menengah: Fakta dan Potensi Bagi Ekonomi Indonesia” ini dihadiri oleh Dekan FEB Undip Prof. Dr. Suharnomo, M.Si. Turut mengundang narasumber dari Bank Dunia Maria Monica Wihardja, Ph.D., dan Guru Besar FEB Undip Prof. Dr. FX. Sugiyanto, M.S.

Dalam sambutannya, Dekan FEB Undip Prof. Dr. Suharnomo, M.Si., menjelaskan penurunan Pendapatan Nasional Bruto per kapita Indonesia terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. “Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekonomi Indonesia terkontraksi -2,07% pada tahun 2020. Bappenas sendiri sebelum pandemi memproyeksikan pendapatan per kapita Indonesia bisa mencapai US$4.500 pada tahun 2020”, jelas Prof Suharnomo.

Dekan FEB Undip Prof. Dr. Suharnomo, M.Si.

Prof Suharnomo menambahkan terdapat banyak faktor yang menentukan level pendapatan per kapita sebuah negara, salah satunya adalah keberadaan dan kualitas pekerjaan kelas menengah. Keberadaan pekerjaan kelas menegah di Indonesia jika dikaitkan dengan struktur ketenagakerjaan yang ada saat ini masih belum kompetitif dan belum sepenuhnya siap mendukung akselerasi sektor ekonomi.

Sebagai gambaran data ketenagakerjaan di Indonesia pada bulan Februari 2021 yang dirilis oleh BPS menunjukkan bahwa komposisi penduduk bekerja berdasarkan pendidikan masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah (37,41%), kemudian berturut-turut diikuti oleh lulusan SMP (18,54%), lulusan SMA (18,18%), lulusan SMK (12,33%), lulusan Universitas (10,18%) dan lulusan Diploma I/II/III (2,74%). Sedangkan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan masih didominasi oleh lulusan SMK sebesar 11,45%.

Selanjutnya Maria Monica Wihardja, Ph.D., menjelaskan kondisi pertumbuhan pekerjaan di Indonesia masuk dalam kategori produktivitas rendah. Pertumbuhan produktivitas ini masih belum cukup untuk menaikan status dari 47% masyarakat Indonesia yang saat ini masih berada di status ‘calon kelas menengah’. Perlu beberapa langkah yang terintegrasi agar tercipta pekerjaan yang dapat membawa masyarakat Indonesia masuk ke status kelas menengah.

Perwakilan The World Bank, Maria Monica Wihardja, Ph.D.

“Kami disini memperkenalkan tiga langkah terintegrasi untuk mencapai pekerjaan kelas menengah yaitu pertama akselerasi pertumbuhan produktivitas secara menyeluruh, yang kedua transisi pekerja ke sektor dan perusahaan yang menciptakan pekerjaan berkualitas, dan yang ketiga membangun tenaga kerja kelas menengah”, ucap Monica yang menjadi salah satu penulis Laporan Bank Dunia yang berjudul: Langkah Menuju Pekerjaan Kelas Menengah di Indonesia.

Sementara Guru Besar FEB Undip Prof. Dr. FX. Sugiyanto, M.S., menambahkan selain isu produktivitas, isu lain yang tak kalah pentingnya ialah penyediaan lapangan kerja. “Dua isu utama ini terkait dengan ‘peta jalan’ menuju pekerjaan kelas menengah di Indonesia. Pertama adalah lapangan kerja yang merupakan kunci untuk menuju status sebagai kelas menengah dan menurunkan kemiskinan”, ucap Prof Sugiyanto. “Kedua adalah kualitas lapangan kerja dan bukan kuantitasnya. Ini merupakan tantangan utama”, tambahnya.

Guru Besar FEB Undip Prof. Dr. FX. Sugiyanto, M.S.

Berdasarkan riset yang dilakukan Bank Dunia yang berjudul Pathways to Middle Class Jobs in Indonesia, Prof Sugiyanto mengungkapkan penyediaan lapangan kerja menjadi jalan paling tepat untuk menurunkan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi yang lebih berkualitas.

Dari fakta-fakta tersebut, Prof Sugiyanto menambahkan model pertumbuhan yang layak dan memadai untuk mencapai pekerjaan kelas menengah adalah pertumbuhan yang didorong oleh meningkatnya produktivitas dan penciptaan pekerjaan yang terkait dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan pertumbuhan nilai tambah. Model ini akan berbasis pada pengembangan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill).

Namun implementasinya akan menemui tantangan yang tidak mudah. Pengimplimentasian model ini harus memastikan mampu mengatasi lambatnya proses konvergensi ekonomi. Proses ini terjadi tidak merata dan lambat. Implementasinya berbasis luas dan menyebar, baik sektoral maupun spasial.

Senada dengan Maria Monica Wihardja, Prof Sugiyanto mengungkapkan isu utama terkait tenaga kerja adalah produktivitas yang rendah. Kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas pada seluruh sektor dinilai tepat dan benar. Namun perlu dilakukan perbaikan dalam aspek kelembagaan dan politik.

Lima Rekomendasi Kebijakan Srategis

Untuk mendorong akselerasi penciptaan Pekerjaan Kelas Menengah di Indonesia, webinar merekomendasikan perlunya langkah, kebijakan strategis dan strategi reformasi.

Pertama, perubahan mind-set seluruh entitas terkait paradigma pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi ke depan harus bertumpu pada produktivitas.

Kedua, agar produktivitas meningkat secara merata dan menyebar, kerangka kebijakan pertumbuhan ekonomi  harus berdasar pada perspektif sektoral dan spasial, sehingga mendorong konvergensi.

Ketiga, dari sisi penawaran, upaya mendorong produktivitas jangan terjebak pada sekat-sekat ukuran skala usaha berdasarkan definisi regulasi, terutama UMKM, yang prateknya justru lebih memberikan benefit pada skala menengah.

Keempat, reformasi kelembagaan secara menyuluruh untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.

Kelima, transisi ke sektor dan perusahaan yang menciptakan pekerjaan berkualitas. Keenam, memfasilitasi proses pembelajaran terutama bagi kelompok yang berisiko gagal sekolah, memberikan keterampilan, pemanfaatan teknologi informasi, dan akses bagi pekerja perempuan.