“Sebagai asosiasi profesi, IAPA perlu menyampaikan gagasan-gagasan. Tanpa reformasi birokrasi dipastikan birokrasi tidak akan berjalan dan kita tertinggal dengan negara-negara tetangga,” tutur Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA, Ketua Indonesian Association for Public Administration (IAPA) dalam acara Seminar Nasional Arah Reformasi Birokasi Indonesia dan Kepemimpinan Nasional Baru, Jumat (3/3) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
Dalam kesempatannya, Dr. Hardi Warsono, M.T. selaku Dekan Fisip membahas mengenai permasalahan yang dihadapi dalam birokrasi, salah satunya mengenai masalah SDM aparatur negara. Menurutnya, alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS belum seimbang serta tingkat produktivitas yang masih rendah.
“Menuju reformasi birokrasi yang lebih baik, pemerintah akan dihadapkan dengan berbagai tantangan diantaranya globalisasi yang masif, penciptaan pengetahuan, pengembangan ICT dan disrupsi, ego sektoral dan silo minded, tata kelola tidak terpadu, hingga kompetensi dan literasi digital pegawai ASN. Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah harus adaptif, responsif dan berbasis data yang valid dan berkualitas dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Dr. Hardi mengatakan pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Kondisi yang diinginkan reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.
“Dynamic Governance adalah tata kelola pemerintahan yang dinamis yang lebih dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengikis ego sektoral, lebih agile dalam menghadapi VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Hal tersebut dapat dicapai antara lain dengan Digitalisasi dan Collaborative Governance,” pungkasnya. (Lin-Rafi/Humas)