SEMARANG  –  Dosen di Departemen Perencanaan Wilayah dan Perkotaan (PWK) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (Undip), Dr.-Ing. Wiwandari  Handayani, S.T., M.T., MPS, resmi menyandang gelar profesor setelah pengukuhan yang dilakukan di Gedung Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Kamis (28/10/2021). Sosok yang banyak dikenal oleh stakeholder dalam dan luar negeri bidang ketahanan kota (city resilience) ini membawakan pidato ilmiah berjudul “Operasionalisasi Konsep Ketahanan (Resilience) dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota”.

Memang dalam sepuluh tahun belakangan Prof. Wiwandari banyak terlibat secara signifikan di bidang ketahanan kota, khususnya untuk kota tempat tinggalnya, Semarang. Tahun ini profesor yang memiliki dua gelar berbeda untuk strata magisternya ini menjadi salah satu penyusun utama Road Map Land Subsidence untuk Jawa Tengah.

Pada acara pengukuhan guru besar di Sidang Terbuka Senat Akademik Undip, ibu dua orang putri ini memaparkan mengenai wilayah  dan  kota  yang  memiliki  ketahanan , yaitu yang dapat  dengan  cepat merespon  untuk  bertahan  (to  survive),  beradaptasi  (to  adapt),  dan  menjadi  lebih  baik  karena daya  lenting  yang  dimilikinya  (grow  better)  dalam  mengatasi  segala  gangguan  yang  timbul.

Pemaparan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan dalam 10  tahun  terakhir  dan  praktik-praktik  advokasi  kebijakan  terutama berdasarkan  pengalaman  praktis sebagai Deputy  Chief  Resilience  Officer Kota  Semarang  dalam jejaring 100 Resilient Cities/Global Resilient Cities Network (GRCN). Konsep ketahanan wilayah/kota, menurut penyandang gelar Doktor dari Universitas Stutgart ini, memiliki kompleksitas operasionalisasi yang terdiri dari tiga hal.

Yang pertama, dalam tataran kebijakan, ketahanan masih bersifat multitafsir.  Dokumen  kebijakan  pembangunan  nasional menempatkan istilah ketahanan dalam berbagai sektor pembangunan yang penafsirannya masih perlu  dikonsolidasikan agar dapat saling bersinergi. Kedua,  dalam  tataran  praktik, urbanisasi yang  terjadi  dengan  sangat  pesat  menimbulkan  berbagai  persoalan  dalam  perencanaan  dan pembangunan wilayah dan kota. Hal ini terjadi seiring dengan berbagai guncangan dan tekanan di  berbagai  wilayah  dengan  konsentrasi  penduduk  yang  tinggi  dan  aktifitas  ekonomi  yang intensif. Urbanisasi yang lebih terkendali sebaiknya dapat dijadikan daya ungkit pembangunan yang lebih memperhatikan keseimbangan antara upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan lingkungan. Ketiga,untuk menjembatani kebijakan dan implementasinya, tata kelola adalah  backbone  yang  masih  menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

“Saya berharap rumusan tiga hal penting tersebut dapat digunakan untuk berbagai kajian  yang  telah  dilakukan, untuk pengayaan  konsep  ketahanan  dalam tataran  keilmuan  dan  praktik  kebijakan  perencanaaan  pembangunan  wilayah  dan  kota  secara umum maupun secara khusus di Indonesia.” demikian tandasnya.

Kota, apalagi yang berada di pesisir, menghadapi banyak gangguan yang bisa dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu guncangan (shock) dan tekanan (stresses). Guncangan adalah gangguan yang terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Banjir bandang akibat cuaca  ekstrem,  tsunami,  gempa  bumi  yang  tiba-tiba  terjadi  adalah  guncangan yang  dialami berbagai wilayah di Indonesia yang menimbukan kerugian dan kerusakan secara masif.

Berbeda dengan  guncangan,  tekanan  atau stresses adalah  gangguan  yang  cenderung  lebih  sering  terjadi  sehingga masyarakat   merasa   telah   terbiasa   dan   kemudian   dengan   secara   baik beradaptasi   untuk menghadapi gangguan tersebut. Salah satu jenis tekanan di wilayah perkotaan misalnya adalah kemacetan  lalu  lintas  dan  munculnya  sektor-sektor  informal  yang  menimbulkan  kesan  kumuh dan ketidakteraturan.

Mengenai istilah ketahanan digunakan untuk menjelaskan kondisi yang dialami suatu wilayah dan kota sebagai respon atas terjadinya berbagai gangguan baik pada skala mikro (individu-komunitas), meso (kawasan), maupun makro (urban–supra  urban).

Dalam konteks Kota Semarang, Wiwik mengatakan masalah utamanya adalah air, kondisi berlebih terjadi banjir, sementara saat kurang terjadi kekeringan. Untuk mengatasinya, dia menyarankan penanganan di tiga wilayah secara pararel, yakni penerapan spoons concept di hulu agar air saat berlebih tersimpan dan dilepas saat dibutuhkan, di tengah dengan menata drainase dan lahannya, serta di hilir yang di Semarang berupa daerah pantai perlu dilakukan penanaman mangrove dan pembuatan tanggul. “Untuk melaksanakannya, perlu kerja sama dengan semua stakeholder, termasuk pengembang yang menguasai lahan, dan wilayah kabupaten lain,” ujarnya.

Pengampu 8 mata kuliah yang meraih gelar sebagai sarjana perencanaan kota dan wilayah tahun 1998 ini diketahui aktif  dalam berbagai kelompok kerja dan organisasi. Diantaranya di Asian Cities Climate Change  Resilience  Network  (ACCCRN),  Global Resilience Cities Network (GRCN) dan di Undip menjabat sebagai Ketua Departemen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Koordinator   Bidang   Kemitraan   dan   Penguatan   Kelembagaan Sustainable  Development  Goals (SDGs)  dan Ketua  Pusat  Kajian Ketahanan  Wilayah  dan  Kota / Center  for  Urban  and  Regional  Resilience Research  (CURE) Fakultas Teknik Undip. (tim humas)