Dr. Ir. Endang Purbowati, M.P. (Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip) membawakan materi ilmiah dengan judul Penggemukan Domba Muda Berbasis Pakan Sisa Hasil Agroindustri untuk Menghasilkan Daging Rendah Lemak yang Efisien dan Ramah Lingkungan dalam acara Presentasi Makalah Ilmiah Calon Guru Besar Universitas Diponegoro yang diselenggarakan Dewan Profesor Undip, Selasa (18/4)
“Makalah tersebut mengulas tentang strategi pemanfaatan sisa hasil pertanian dan agroindustri di Indonesia dalam upaya menghasilkan daging domba yang rendah lemak secara efisien dan ramah lingkungan. Tujuan pemaparan makalah ini yaitu dapat memberikan panduan atau rekomendasi pada penggemukan domba muda berbasis pakan sisa hasil pertanian dan agroindustri di Indonesia untuk menghasilkan daging rendah lemak yang efisien dan ramah lingkungan,” tuturnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan faktor utama yang mempengaruhi kualitas daging adalah faktor ternak (bangsa, umur, dan bobot potong), dan faktor pakan (jenis pakan, kandungan nutrien, serta imbangan pakan berserat dan konsentrat). Penggemukan domba lepas sapih (umur 3-5 bulan) atau yang dikenal dengan penggemukan dini, dari segi waktu pemeliharaan lebih efisien sekitar 4-6 bulan dan lebih ekonomis karena dalam waktu 1 (satu) tahun dapat panen 2 (dua) kali, menghasilkan daging yang empuk dan rendah lemak (lean meat). Peningkatan aras konsentrat pada penggemukan domba secara feedlot dapat meningkatkan pertambahan bobot badan harian, memperbaiki konversi pakan serta meningkatkan bobot potong, persentase karkas, dan meat bone ratio. Penggunaan pakan berserat jerami padi pada penggemukan secara feedlot menghasilkan lemak karkas yang lebih rendah (16,39% vs 22,17%) dibandingkan rumput gajah.
Kandungan nutrien pakan penggemukan domba muda dengan pakan komplit bentuk pelet untuk menghasilkan daging rendah lemak adalah protein kasar (PK) 15% dan total digestible nutrients (TDN) 60%. Domba ekor tipis (DET) yang dipotong pada bobot 20 kg dapat dikategorikan ke dalam kelas lemak 1, karena mempunyai persentase lemak 14%, daging 68%, dan tulang 18%. Penggemukan DET muda menghasilkan daging dengan asam lemak jenuh atau saturated fatty acids (SFA) 46,56%, dan asam lemak tidak jenuh 53,44% yang terdiri dari mono unsaturated fatty acids (MUFA) 49,36% dan poly unsaturated fatty acids (PUFA) 4,08%. Penggantian sumber serat rumput gajah dengan pakan berserat dari limbah agroindustri tidak memperburuk dampak lingkungan. Bahkan penggunaan pakan berserat kulit kacang tanah menghasilkan emisi metan per g pertambahan bobot badan 12,5% lebih rendah daripada dengan pakan berserat rumput gajah.
Sementara karya ilmiah Ro’fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D. (Fakultas Hukum Undip) membahas mengenai Perlindungan Hak Spiritual Konsumen Pariwisata Halal Melalui Penguatan Syariah Compliance. Penyelenggaraan perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan fungsi hukum dalam memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfataan bagi semua pihak, termasuk konsumen muslim yang memiliki karakter khusus.
“Hak spiritual bagi konsumen merupakan jaminan dijalankannya prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan aspek spiritual. Jika dikaitkan dengan konteks pariwisata halal, maka hak spiritual bagi konsumen muslim berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, status ke-halalan berbagai elemen, fasilitas dan layanan dalam penyelenggaraan pariwisata halal, mutlak diperlukan. Dalam hal tersebut, maka pelaku usaha mempunyai kewajiban menyediakannya, sesuai tawarannya kepada konsumen,” terangnya.
“Demikian pula, Negara yang dijalankan oleh Pemerintah, juga mempunyai kewajiban yang sama dalam penyelenggarakaan perlindungan konsumen. Kewajiban untuk memenuhi hak spiritual demikian dikenal dengan dengan istilah syariah compliance. Manakala suatu entitas bisnis telah menyatakan sebagai lembaga berbasis syariah, maka lembaga tersebut telah berkewajiban menjalankannya dengan baik. Secara teoritis telah dibuktikan bahwa, nilai atau kualitas syariah compliance suatu lembaga bisnis, berdampak pada meningkatnya kepercayaan konsumen, dan pada kelanjutannya berpengaruh pada peningkatan volume dan keuntungan usaha. Namun permasalahannya, pada sektor pariwisata halal, belum dijumpai perundangan yang menjadi dasar atas hak spiritual konsumen secara jelas dan terpadu. Berkaitan dengan permasalahan tersebut,” pungkasnya. (Lin-Humas)
